BBM Nonsubsidi Untungkan Asing

Kebijakan pemerintah membatasi BBM bersubsidi mulai diberlakukan awal april 2011. Bermula di Jabodetabek, kebijakan ini akan merata di seluruh Indonesia pada Juli 2013. Siapa pun dapat menebak apa yang akan terjadi. Rakyat semakin tercekik dan menjerit karena kebutuhan hidup kian melangit.
Penting untuk dijawab, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dengan kebijakan ini? Pemerintah, pengusaha, ataukah pihak asing? Yang jelas, bukanlah rakyat yang diuntungkan. Dengan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, pemerintah akan dapat “menghemat” dana APBN dalam pos subsidi untuk rakyat. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan anggaran pelesiran anggota dewan, pembelian mobil dinas, atau pembangunan gedung dewan 36 lantai dengan biaya Rp 1,3 triliun. Ironis memang, tapi demikianlah faktanya. Rakyat harus rela kebahagian hidupnya diwakili para wakil rakyat.
Tak hanya itu, kebijakan inipun sarat kepentingan asing. Tak dapat dipungkiri bahwa pembatasan BBM bersubsidi ini membawa “berkah” bagi perusahaan minyak asing seperti Shell, Total dan Petronas.
Sebab, harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina tidak akan berbeda jauh dengan SPBU milik perusahaan asing. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, baik pelayanan dan kualitas, konsumen bakal berbondong-bondong menyerbu SPBU asing. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini merupakan salah satu konsekuensi dari kerja sama pemerintah dengan pihak asing. Sehingga wajar jika pihak asing pun akan sangat diuntungkan.
Melihat itu semua, rasanya tidak salah jika kita mulai mencari sistem yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Jujur harus diakui bahwa apa yang terjadi sekarang adalah buah dari penerapan sistem demokrasi kapitalis yang menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan di tangan manusia. Sehingga begitu mudah pihak-pihak yang berkepentingan membuat aturan demi mewujudkan kepentingannya. Pihak yang bermodal akan mudah mengintervensi aturan yang ada. Berbeda dengan Islam, dimana kedaulatan ada ditangan Syara yang tidak memungkinkan pihak-pihak tertentu mengintervensi aturan.
Sehingga dalam hal pengelolaan Negara, kesejahteraan rakyat menjadi orientasinya, bukan kesejahteraan segelincir orang. Karenanya, sistem Islamlah yang menjadi solusinya.